Matamatapolitik.com, Hubungan Malaysia dan Singapura kembali memanas. Tindakan Pemerintah Malaysia yang kini kembali dipimpin PM Mahathir Muhammad sejak Mei 2018, dianggap melanggar kedaulatan Singapura. Ini disikapi dengan tegas oleh Singapura melalui Menteri Transportasi atau Menteri Perhubungannya Khaw Boon Wan. Berita politik terbaru bahkan melansir bahwa Menteri Khaw berencana mengajukan gugatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai pasal 298 tentang Konvensi Hukum Laut PBB. Rencana gugatan yang telah disampaikan pula kepada pemerintah Malaysia.
Perselisihan dimulai ketika pada tanggal 28 Oktober 2018, pemerintah Malaysia mengumumkan perluasan Pelabuhan Johar Baru. Perluasan Pelabuhan Johar Baru berarti memperlebar batas laut yang sebelumnya sudah ada, hingga dianggap melanggar batas wilayah laut Singapura.
Beberapa hari setelah itu, tepatnya 2 November 2018, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia mengirimkan apa yang disebut sebagai nota protes kepada Komisaris Tinggi Singapura untuk Malaysia. Nota protes berisi dua hal, yang pertama mengenai pelanggaran wilayah udara yang dianggap telah dilakukan Singapura. Pesawat yang mendarat di landasan pacu bandara kecil Singapura, selalu mengambil posisi di wilayah udara Malaysia. Akibat hal tersebut berpengaruh pada lalu lintas udara dan pembangunan gedung tinggi di wilayah yang berdekatan. Berdasarkan nota tersebut, Malaysia mengambil alih kendali udara FIR yang sejak tahun 1974 dipegang Singapura.
Isi nota protes Malaysia yang kedua adalah mengenai perluasan Pelabuhan Johar Baru. Semenjak itu, banyak kapal Malaysia yang melewati perairan yang kemudian diklaim kedua negara, Malaysia dan Singapura. Sementara Pihak Singapura membalas tindakan Malaysia dengan ikut memperluas batas pelabuhan di lepas perairan terluar.
Kondisi semakin meruncing. Bahkan Menteri Khaw bahwa Singapura tidak akan tinggal diam dengan tindakan Malaysia yang telah melanggar kedulatan Singapura. Khaw menyebutkan bahwa selama sejak Malaysia mengklaim wilayahnya, tidak kurang dari 14 kali kapal milik Malaysia memasuki perairan Singapura. Ditambah 3 kapal Malaysia yang melepaskan jangkar dan terus berpatroli di wilayah sengketa.
Perdana Menteri Mahathir Muhammad, 7 Desember lalu telah mengajukan usul untuk mengadakan pertemuan dua negara membahas perbatasan, seperti dikutip matamatapolitik.com dari situs Malaysiakini. Perdana Menteri juga meminta kapal kedua negara tidak memasuki wilayah sengketa sementara waktu. Namun, ditolak oleh Khaw yang menyebut pembatasan memasuki wilayah merupakan tindakan menciptakan fakta di lapangan, bahwa itu bukan perairan Singapura. Khaw juga mneyebut tindakan tersebut tidak akan mengubah apa pun.
Berita politik terbaru terakhir melansir sebagai itikad baik, Malaysia juga menarik dua kapalnya dari perairan sengketa, 14 Desember 2018. Hal ini sesuai harapan masyarakat Malaysia sendiri yang tidak ingin konflik berkelanjutan yang merusak hubungan bilateral dua negara. Rusaknya hubungan akan dimanfaatkan wilayah negara lain, di luar ASEAN untuk ikut campur.